Soal-soal dan Pembahasan Konstitusi dan Rule of Law
A. Pilihan Ganda
menggunakan proses khusus adalah
konstitusi yang bersifat …
A.
permanen
B.
umum
C.
rigid
D.
flekksibel
E.
tertulis
2.
Konstitusi dalam pengertian sempit
adalah …
A.
Pancasila
B.
UUD
C.
UU organic
D.
Konvensi/Kebiasaan
E.
Peraturan perundan-undangan lainnya
3.
Keseluruhan aturan dan ketentuan yang
menggambarkan system ketatanegaraan suatu negara merupakan pengertian dari …
A.
konstitusi dalam arti sempit
B.
konstitusi dalam arti luas
C.
konstitusi dalam arti menengah
D.
konstitusi dalam arti umum
E.
konstitusi dalam arti tertentu
4.
Yang bukan menjadi isi konstitusi adalah
…
A.
sifat, bentuk gegara dan bentuk
pemerintahan
B.
identitas Negara
C.
jaminan hak-hak azazi manusia
D.
dasar filsafat suatu Negara
E.
ketentuan organisasi, wewenang, cara
pembentukan, kedudukan lembaga Negara
5.
Pada bagian awal suatu konstitusi
biasanya berisi tentang…
A.
cara melakukan perubahan konstitusi
B.
asas dan tujuan Negara
C.
identitas Negara
D.
kedudukan dan wewenang lembaga Negara
E.
jaminan dan perlindungan hak asasi
manusia
6.
Sebagai warga Negara dalam hidup
berbangsa dan bernegara sudah selayaknya memiliki sikap mengembangkan pola
hidup …
A.
konsumtif
B.
individualis
C.
materialis
D.
ingin menguasai
E.
taat pada aturan yang berlaku
7.
UUD 1945 juga mempunyai fungsi dan
perubahan sebagai alat control yang berarti …
A.
alat pengecek UUD itu sendiri
B.
alat pengecek secara material UU
C.
alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak
dengan ketentuan UUD 1945
D.
alat untuk melaksanakan norma-norma yang
berlaku saat itu
E.
alat untuk menentukan apakah layak atau
tidak suatu keputusan pemeerintah dibuat
8.
Di tengah proses pembahasan perubahan
UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara
addendum yaitu perubahan dilakukan dengan …
A.
boleh merubah naskah asli diganti dengan
yang baru
B.
boleh merubah naskah asli ditambah
dengan naskah baru
C.
tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya
diletakkan melekat pada naskah asli
D.
tetap mempertahankan naskah asli dan
naskah perubahannya
E.
boleh merubah naslkah asli untuk
penyempurnaannya
9.
UUD Sementara 1950 pernah berlaku di
Indonesia pada tanggal …
A.
17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
B.
27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
C.
18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
D.
5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966
E.
5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989
10. Tujuan
perubahan UUD Negara RI 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah sebagai
berikut …
A.
membentuk struktur ketatanegaraan
B.
mewujudkan kebebasan berpendapat
C.
menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara
D.
mempertegas kekuasaan pemerintah
E.
memberikan pengukuhan hukum pemerintahan
11. Proses
perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh
MPR pembahasannya melalui beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga
dilakukan oleh …
A.
Badan Pekerja MPR
B.
Rapat paripurna MPR
C.
Komisi/Panitia Ad Hoc
D.
Rapat Fraksi-fraksi
E.
Sidang Umum MPR
12. Dalam
melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat
kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap …
A.
pembukaan UUD 1945
B.
batang tubuh UUD 1945
C.
pasal-pasal mengenai lembaga Negara
D.
aturan peradilan
E.
aturan tambahan
13. The rule
of law bersumber pada teori ...
A. Kedaulatan
raja
B. Kedaulatan
negara
C. Kedaulatan
rakyat
D. Kedaulatan hukum
E. Kedaulatan
Tuhan
14. Konstitusi RIS diubah menjadi UUD S 1950
berdasarkan UU Federal Nomor….tahun 1950.
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
E. 11
15. Berikut ini adalah badan peradilan sebagai lembaga rule of law,
kecuali ....
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Pengadilan Tinggi
D. KPK
E. Pengadilan Negeri
A. Betul Salah
1. Konstitusi adalah
peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar
adalah bagian tidak tertulis dari konstitusi. Salah
2. Fungsi rule of law pada
hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat
Indonesia dan juga keadilan sosial. Benar
3. Perubahan pertama UUD
tahun 1999 adalah delapan pasal tentang hak dan kewajiban presiden dan wakil
presiden serta hak legislatif. Benar
4. Prinsip-prinsip
rule of law di dalam pembukaan UUD 1945 bersifat tidak tetap dan tidak
instruktif bagi penyelenggara negara. Salah
5. Tujuan
konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin
hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang
berdaulat. Benar
6. Konstitusi
adalah hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh setiap elemen masyarakat dalam
suatu negara. Benar
7. Sila
Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat dalam UUD pasal 28 E ayat 1 dan pasal 30. Salah
8. KPK
ditetapkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna
terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Benar
9. Rule
of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Benar
10. Salah
satu inti penerapan sistem pemerintahan pascaamandemen konstitusi (UUD 1945)
adalah pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden. Benar
11. Salah
satu syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law
adalah tidak adanya kebebasan berpendapat. Salah
12. Konstitusi
dalam arti sempit adalah Undang-Undang Dasar 1945. Benar
13. Komisi
Pemberatasan Korupsi bukan merupakan lembaga rule of law. Salah
14. Salah satu prinsip rule of law di Indonesia
yaitu Indonesia merupakan negara hukum. Benar
15. Amandemen pertama UUD 1945 pada Sidang Umum
MPR 18 September 1999. Salah
C.
Isian
No.
|
Soal
|
Jawaban
|
1.
|
Nilai-nilai konstitusi adalah ....
a. Nilai
normatif
b. .....
c. .....
|
b. Nilai nominal
c. Nilai semantik
|
2.
|
Proses perubahan UUD 1945 terjadi pada
....
a. .....
b. .....
c. Sidang
Tahunan MPR 9 November 2001
d. .....
|
a. Sidang
Umum MPR 19 September 1999
b. Sidang
Tahunan MPR 18 Agustus 2000
d. Sidang
Tahunan MPR 10 Agustus 2002
|
3.
|
Tata urutan perundang-undangan Negara
Republik Indonesia adalah ....
a. UUD
1945
b. .....
c. .....
d. .....
e. Peraturan
Pemerintah (PP)
f. .....
g. .....
|
b.Ketetapan
MPR RI
c.Undang-Undang
d.Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
f.Keputusan
Presiden (Kepres)
g.Peraturan
Daerah (Perda)
|
4.
|
Proses penegakan hukum di Indonesia
dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari .....
a. Kepolisian
b. ......
c. ......
d. ......
|
b.Kejaksaan
c.Komisi
Pemberantasan Korupsi
d.Badan-Badan
Peradilan
|
5.
|
Tugas pokok dari kepolisian adalah
.....
a. .....
b. Menegakkan
hukum
c. .....
|
a.Memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat
c.Memberi
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
|
6.
|
Dalam lembaga rule of law, Badan
peradilan terdiri atas .....
a. .....
b. .....
c. .....
d. Pengadilan
Negeri
|
a. Mahkamah
Agung (MA)
b. Mahkamah
Konstitusi (MK)
c. Pengadilan
Tinggi
|
7.
|
Menurut Sri Sumantri, konstitusi
berisi tiga hal pokok yaitu .....
a. .....
b. Susunan
ketatanegaaa yang bersifat fundamental (dasar)
c. .....
|
a. Jaminan
terhadap HAM dan warga negara
c. Pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan
|
8.
|
Dalam paham konstitusi demokrasi, isi
konstitusi meliputi .....
a. Anatomi
kekuasaan (Kekuasaan politik) tunduk pada paham
b. .....
c. .....
d. .....
|
b. Jaminan
dan perlindungan hak-hak asasi manusia
c. Peradilan
yang bebas dan mandiri
d. Pertanggung
jawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat
|
9.
|
Cara pembentukan konstitusi suatu
negara adalah .....
a. .....
b. .....
c. Cara
......
d. Cara
evolusi
|
a. Cara
pemberian
b. Cara
sengaja dibentuk
c. Revolusi
|
10.
|
Jenis kekuasaan negara yang diatur
dlam suatu konstitusi diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri yaitu:
a. Kekuasaan
membuat undang-undang
b. Kekuasaan
.....
c. .....
d. .....
e. .....
f. .....
|
b. Melaksanakan
Undang-Undang (eksekutif)
c. Kekuasaan
kehakiman (yudikatif)
d. Kekuasaan
kepolisian
e. Kekuasaan
kejaksaan
f. Kekuasaan
memeriksa keuangan negara
|
11.
|
Salah satu tugas dan wewenang
kejaksaan adalah .....
a. .....
b. Melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan .....
c. melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat
|
a. melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
b. putusan
pidana pengawasan
|
12.
|
Salah satu wewenang kepolisian untuk
menjalankan tugasnya adalah .....
a. .....
b. Melakukan
.....
c. Melakukan
penggeledahan
d. .....
|
a. Melakukan
penangkapan
b. Penahanan
d. Melakukan
penyitaan
|
13.
|
Unsur-unsur rule of law menurut A.V.
Dicey terdiri dari .....
a. Supremasi
aturan-aturan hukum
b. .....
c. .....
|
b. Kedudukan
yang sama di dalam menghadapi hukum
c. Terjaminnya
hak-hak asasi manusia oleh UU serta keputusan-keputusan pengadilan
|
14.
|
Syarat-syarat dasar untuk
terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adalah .....
a. .....
b. .....
c. .....
d. .....
e. .....
f. Pendidikan
kewarganegaraan
|
a. Adanya
perlindungan konstitusional
b. Badan
kehakiman yang bebas dan tidak memihak
c. Pemilihan
umum yang bebas
d. Kebebasan
untuk menyatakan pendapat
e. Kebebasan
untuk berserikat dan beroposisi
|
15.
|
Contoh kasus dan ilustrasi dalam
penegakan rule of law antara lain .....
a. .....
b. Kasus
illegal logging
c. Kasus
.....
d. .....
e. .....
|
a. Kasus
korupsi KPU dan KPUD
c. Reboisasi
hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA)
d. Kasus-kasus
perdagangan narkoba dan psikotoprika
e. Kasus
perdagangan wanita dan anak
|
D.
Essay
1. Jelaskan
definisi dari konstitusi! Apa yang dimaksud dengan konstitusi dalam arti sempit
dan luas?
Jawab: Istilah konstitusi pada awalnya berasal dari kata constitutio (jus
atau ius) yang berarti hukum atau prinsip. Istilah konstitusi berasal dari kata
dalam bahasa Perancis, constituer yang berarti membentuk. Pemakaian istilah
konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negaraa atau menyusun dan
menyatakan suatu negara.
Konstitusi dalam arti sempit
Konstitusi dalam arti sempit
Konstitusi
dalam arti sempit adalah aturan dasar yang tertuang secara tertulis dalam suatu
naskah dokumen tertentu dan diberikan sifat agung serta luhur sebagai landasan
konstitusional terting dalam mengatur negara. Konstitusi dalam arti sempit i
biasa disebut dengan UUD.
Konstitusi dalam arti luas
Konstitusi dalam arti luas adalah
keseluruhan tatanan aturan dalam rangka penyelenggaraan negara baik tertulis
(written constitusion) maupun tidak tertulis (unwritten constotusion). Dengan
demikian, setiap negara pasti mempunyai konstitusi untuk mengatur jalannya
kehidupan negara.
2. Jelaskan
fungsi konstitusi (UUD) dalam negara demokrasi dan negara konstitusional!
Jawab:Fungsi konstitusi (UUD) dalam Negara Demokrasi Konstitusional
· Membatasi
kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak
bersifat sewenang-wenang (absolut).
· Sebagai
cara yang efektif dalam membagi kekuasaan.
· Sebagai
perwujudan dari hukum yang tertinggi (supremasi hukum) yang harus ditaati oleh
rakyat dan penguasanya.
Fungsi Konstitusi
(UUD) dalam Negara Komunis
· Sebagai
cerminan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah
masyarakat komunis.
· Sebagai
pencatatan formal (legal) dari perjuangan yang telah dicapai.
· Sebagai
dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dan dapat diubah
setiap kali ada pencapaian kemajuan dalam masyarakat komunis.
3.
Jelaskan inti penerapan
sistem pemerintahan pascaamandemen konstitusi (UUD 1945)!
Jawab:Inti penerapan sistem
pemerintahan pascaamandemen konstitusi (UUD 1945) yaitu sebagai berikut:
· Perubahan
ideologi politik dari sosialis demokrat (Orba) menjadi liberal yang berintikan
demokrasi dan kebebasan individu serta pasar bebas.
· Penyelenggaraan
otonomi daerah kepada Pemda tingkat I dan II (kabupaten/kota).
· Pelaksanaan
pemilu langsung presiden dan wakil presiden.
· Pelaksanaan
kebebasan pers yang bertanggung jawab.
· Perubahan
UU politik yang berintikan pemilu langsung dan sistem multipartai.
· Pelaksanaan
Amandemen Konstitusi (UUD 1945) yang berintikan perubahan struktur
ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya konstitusi (UUD
1945) sebagai lembagi tertinggi negara, dan lain-lain.
4. Sebutkan
tata urutan perundang-undangan Negara Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR
RI Nomor III/MPR/2000!
Jawab:Tata urutan
perundang-undangan Negara Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR RI Nomor
III/MPR/2000 adalah sebagai berikut:
· Undang-Undang
Dasar 1945.
· Ketetapan
MPR RI.
· Undang-Undang.
· Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).
· Peraturan
Pemerintah (PP).
· Keputusan
Presiden (Kepres).
· Peraturan
Daerah (Perda).
5. Sebutkan
5 unsur konstitusi Negara !
Jawab: Lima unsur konstitusi :
a.
Pernyataan tentang gagasan politik,
moral dan keagamaan.
b. Ketentuan
tentang struktur organisasi Negara.
c. Ketentuan
tentang HAM.
d. Prosedur
mengubah UUD.
e. Larangan
mengubah sifat tertentu UUD.
6. Sebutkan
5 contoh perilaku positip terhadap konstiusi Negara !
Jawab: Lima contoh sikap perilaku
positif terhadap konstitusi Negara :
a. Mentaati
peraturan perundangan yang berlaku, misalnya mentaati rambu-rambu lalu lintas
dan sebagainya.
b.
Ikut menegakkan keamanan lingkungan,
miisalnya : ikut kegiatan siskamling
c.
Menerapkan kedisi[linan dalam berbagai
kegiatan , misalnya tepat waktu membayar PBB dan sebagainya.
d.
Menjalankan kehidupan yang mencerminkan
ketaqwaan terhadap Tuhan YME, missal menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
e.
Tidak menjadi golput dalam pemilu.,
misalnya menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislative dan Pemilu Presiden.
7. Apa
syarat terjadinya konstitusi dan apa keterkaitan antara konstitusi da UUD?
Jawab:Syarat terjadinya konstitusi
yaitu agar sesuatu bentuk pemerintah dapat dijalankan secara demokrasi dengan
memperhatikan kepentingan rakyat, melindungi asas demokrasi, menciptakan
kedaulatan tertingi yang berada ditangan rakyat untuk melaksanakan dasar
negara, dan menentukan suatu hukum yang bersifat adil. Keterkaitan antara
konstitusi dengan UUD yaitu: Konstitusi adalah hukum dasar tertulis. UUD
memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya, aturan itu makin
baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan.
8. Apa yang
dimaksud dengan “Rule of Law”?
Jawab: Rule of Law adalah sebuah
konsep hukum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes terhadap sebuah
kekuasaan yang absolute di sebuah negara. Dalam rangka membatasi kekuasaan yang
absolute tersebut maka diperlukanlah pembatasanpembatasn terhadap kekusaan itu,
sehingga kekuasaan tersebut ditata agar tidak melanggar kepentingan Asasi dari
masyarakat, dengan demikian masyarakt terhindar dari tindaan-tindakan melawan
hukum yang dilakukan oleh penguasa. Rule of law pada hakekatnya adalah
memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam
sebuah Negara. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya
keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial.
9. Jabarkan
prinsip-prinsip rule of law secara formal!
Jawab: Penjabara prinsip-prinsip
rle of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu:
1) Negara
Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3).
2) Kekuasan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1).
3) Segenap
warga bersamaan bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27:1).
4) Dalam
Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap
orang berhak aas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D ayat 1).
5) Setiap
orang berha untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam berhubungan kerja (Pasal 28 D ayat 2).
10. Apakah
tugas pokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga rule of law?
Jawab:Tugas pokok KPK:
a. Berkoordinasi
dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
b. Supervisi
terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
d. Melakukan
tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana pidana korupsi.
e. Melakukan
monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.